Medan Merdeka Selatan, Jakarta – Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dengan serapan anggaran pada Tahun 2020 yang mencapai 96,62 persen di atas daya serap nasional 95 persen. Meski belum mencapai target awal yang ditentukan yakni 97,62 persen.
“Target tersebut tidak tercapai karena adanya penghapusan eselon 3 dan 4 sehingga anggaran untuk tunjungan dan gaji tidak dapat dioptimalkan,” papar Kepala Perpustakaan Naisonal, Muhammad Syarif Bando dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara virtual, Senin (25/1/2021).
Rendahnya tingkat kegemaran membaca, dan indeks literasi yang juga masih rendah, menjadi permasalahan yang masih dihadapi. Syarif Bando mengatakan, bahwa permasalahan tersebut harus dilihat dari sisi hulu.
Di tahun 2021, fokus kita tidak lagi terus menghakimi masyarakat yang rendah kegemaran membacanya, namun dilihat dari sisi hulu bagaimana peran pemerintah agar masyarakat menyiapkan bahan bacaan sesuai standar UNESCO yakni minimal tiga buku bari tiap orang tiap tahunnya.
Menyiapkan regulasi agar buku yang banyak terbit di kota besar bisa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, menyiapkan anggaran untuk memastikan adanya buku baru di masyarakat.
“Untuk itu kami berharap adanya dukungan penuh dari anggota komisi X. Tahun ini kami menargetkan target nilai kegemaran membaca masyarakat sebesar 59,3 persen dan indeks pembangunan literasi masyarakat meningkat menjadi 12,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi PDI Perjungan, Esti WIjayati mengapresiasi penyerapan anggaran APBN Perpustakaan Nasional yang sudah di atas rata-rata nasional. Namun, pihaknya prihatin Komisi X belum dapat menaikkan anggaran yang signifikan untuk Perpustakaan Nasional. Apalagi saat ini indeks literasi masih cukup rendah dan minat baca masyarakat yang masih rendah.
“Jangan lagi menempatkan masyarakat tidak mau membaca, tetapi bagaimana masyarakat bisa tumbuh minat bacanya. Jumlah buku yang ada masih kurang, serta tenaga perpustakaan saat ini masih terbatas,” terangnya.
Esti menambahkan, Perpusnas dapat menyusun roadmap pengembangan perpustakaan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi serta alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang. “Alokasi anggaran untuk perpusnas perlu adanya pemahaman yang serius dan peningkatan yang signifikan,” imbuhnya.
Terkait peningkatan anggaran, Anggota Fraksi Gerindra Nuroji optimis Perpusnas bisa meningkatkan anggaran yang selama ini masih stagnan, asalkan Perpusnas memiliki program yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.
“Saya yakin Perpusnas bisa, karena sebelumnya Perpusnas pernah mengalami anggaran stagnan seperti saat ini. Berdasarkan pengalaman di tahun 2009-2014, dengan dorongan komisi X DPR RI dan semangat teman-teman dari Perpusnas, anggaran dapat meningkat dengan signifikan,” ungkapnya.
Reportase: Wara Merdeka