Sejarah Perpustakaan Desa di Berbagai Negara

SEJARAH PERPUSTAKAAN DESA DI BERBAGAI NEGARA


Selasa, 05 Agustus 2025 - 09:05:03

Inggris

Pada abad ke-18 dan 19, Inggris memperkenalkan konsep Parish Libraries—perpustakaan kecil yang dibangun di lingkungan gereja atau komunitas desa untuk mendukung pembelajaran warga. Pemerintah Inggris kemudian mengesahkan Public Libraries Act 1850, membuka jalan bagi perpustakaan umum, termasuk di desa-desa.

Amerika Serikat

Pada awal abad ke-20, AS menghadirkan Pack Horse Library Project—layanan perpustakaan keliling yang membawa buku dengan kuda ke wilayah Appalachian yang terpencil. Ini berkembang menjadi bookmobiles dan rural libraries, sistem perpustakaan yang melayani komunitas pedesaan dan kecil secara aktif.

Skandinavia

Negara seperti Norwegia dan Finlandia memperlakukan perpustakaan desa sebagai layanan wajib negara. Perpustakaan desa tidak hanya menyediakan buku, tapi juga layanan digital, pelatihan kerja, klub diskusi, dan ruang sosial. Dukungan dana, pustakawan profesional, dan keterlibatan warga menjadi kunci keberhasilannya.

India

Pemerintah India meluncurkan program “Rural Libraries Mission” untuk membangun ribuan perpustakaan desa, terutama di negara bagian seperti Kerala dan Tamil Nadu. Perpustakaan ini menjadi pusat belajar masyarakat, mengurangi buta huruf, dan menyediakan literatur dalam bahasa lokal.

Tiongkok (China)

Pemerintah Tiongkok memulai inisiatif besar-besaran sejak awal 2000-an untuk membangun Village Libraries (Nongcun Tushuguan) sebagai bagian dari program “Cultural Information Resource Sharing Project”. Tujuannya adalah menjembatani kesenjangan pengetahuan antara kota dan desa.

  • Setiap desa ditargetkan memiliki ruang baca dan akses internet.
  • Koleksi diperbarui secara digital dan fisik oleh Biro Kebudayaan.
  • Petugas perpustakaan sering berasal dari kader desa yang dilatih secara rutin.

Upaya ini sejalan dengan ambisi “China Digital Village” yang didorong pemerintah pusat.

Jepang

 

Jepang memiliki tradisi literasi yang kuat bahkan di wilayah rural. Pada era pasca-Perang Dunia II, pemerintah mendorong pembentukan perpustakaan komunitas (machi no toshokan) termasuk di desa-desa terpencil.

  • Sistem perpustakaan umum Jepang sangat terdesentralisasi tapi terkoordinasi dengan baik antar prefektur.
  • Banyak perpustakaan desa di Jepang dikelola oleh pemerintah kota kecil atau asosiasi warga.

Fokus mereka bukan hanya membaca, tapi juga menyediakan ruang aman, akses teknologi, dan pelatihan keterampilan warga lanjut usia maupun generasi muda.

Finlandia

Finlandia adalah contoh dunia dalam hal pembangunan perpustakaan. Di negara ini, bahkan desa-desa kecil memiliki perpustakaan mini (kyläkirjasto) yang terkoneksi dengan sistem nasional.

 

Perpustakaan Finlandia tidak hanya tempat membaca, tapi juga pusat demokrasi informasi, di mana warga bisa berdiskusi, belajar, dan menyuarakan pendapat.

Pemerintah Finlandia mewajibkan pelayanan perpustakaan di setiap kota dan desa melalui pendanaan publik yang kuat.

Mereka juga menyediakan perpustakaan keliling (kirjastoauto) yang mengunjungi desa-desa dengan jadwal tetap, lengkap dengan pustakawan profesional.

Fungsi Perpustakaan Desa

Perpustakaan di sebuah desa yang ideal tidak hanya menyimpan buku. Ia berfungsi sebagai:

a. Pusat Informasi dan Pengetahuan
Menyediakan akses ke buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan sumber digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat—mulai dari pertanian, kesehatan, kewirausahaan, hingga pendidikan.

b. Ruang Belajar Sepanjang Hayat
Masyarakat desa bisa menggunakan perpustakaan sebagai tempat belajar mandiri, diskusi kelompok, pelatihan keterampilan, bahkan belajar online.

c. Pusat Aktivitas Literasi
Perpustakaan di desa bisa mengadakan pelatihan baca-tulis, kelas bercerita untuk anak, pelatihan menulis, dan kegiatan seni budaya yang membangun komunitas literat.

d. Penopang Pembangunan Desa
Perpustakaan yang dikelola dengan baik bisa mendukung program pemerintah desa, misalnya melalui akses informasi tentang program pertanian, koperasi, pendidikan, atau kesehatan masyarakat.

Cara Pengelolaan Perpustakaan Desa

Agar perpustakaan desa bisa berfungsi secara optimal, berikut prinsip dasar pengelolaannya:

a. Kepemilikan dan Tata Kelola

  • Dibentuk melalui keputusan kepala desa atau BPD.
  • Dikelola oleh tim pengelola tetap, bisa dari unsur perangkat desa, kader literasi, guru, atau pemuda setempat.
  • Harus masuk dalam RPJMDes dan RKPDes, agar dapat dialokasikan anggaran dari Dana Desa.

b. Koleksi dan Layanan

  • Menyediakan koleksi yang beragam dan relevan, baik cetak maupun digital.
  • Layanan minimal: baca di tempat, peminjaman, dan kegiatan literasi.
  • Integrasi dengan aplikasi seperti iPusnas, perpusdes digital, atau koleksi lokal digital.

c. Sumber Daya Manusia

  • Pustakawan tidak harus berlatar belakang formal, tapi harus diberi pelatihan dasar pengelolaan perpustakaan.
  • Perlu didukung program pelatihan dari dinas perpustakaan kabupaten/kota, LSM literasi, dan relawan.

d. Keterlibatan Komunitas

  • Libatkan karang taruna, PKK, tokoh adat, guru, dan relawan dalam merancang kegiatan.
  • Adakan kegiatan rutin seperti bedah buku, pelatihan digital, menulis surat, kelas dongeng, atau forum remaja.e.  Pemanfaatan Teknologi
    • Perpustakaan tidak harus mewah, tapi harus relevan. Gunakan HP Android untuk akses e-book, Wi-Fi publik, dan papan informasi digital sederhana.
    • Kolaborasi dengan perpustakaan online nasional atau aplikasi perpustakaan desa digital sangat dianjurkan.

    Desa yang Cerdas Dimulai dari Perpustakaannya

    Perpustakaan Desa adalah simbol keadilan pengetahuan. Ia bisa menjadi awal dari mimpi besar: anak desa yang menjadi ilmuwan, petani yang melek pasar digital, ibu rumah tangga yang belajar bisnis online, dan remaja yang aktif menulis dan membaca.

    Untuk itu, perpustakaan yang ada di desa tidak boleh lagi dianggap sebagai pelengkap, tapi penopang utama pembangunan manusia desa. Saat dunia berbicara tentang smart city, mari kita mulai dari smart village—dan jantungnya ada di Perpustakaan Desa.