Peran lembaga kearsipan dalam krisis COVID 19: dari perspektif pelindungan hak asasi manusia

PERAN LEMBAGA KEARSIPAN DALAM KRISIS COVID 19: DARI PERSPEKTIF PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA


Rabu, 22 Juli 2020 - 10:25:48

Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia dari Asosiasi Arsiparis Amerika Latin (ALA) dan Seksi Kearsipan dan Hak Asasi Manusia dari International Council on Archives (ICA),
menyatakan dukungan mereka untuk Deklarasi UNESCO “Mengubah ancaman COVID-19 menjadi kesempatan untuk dukungan yang lebih besar terhadap warisan
documenter” yang diterbitkan beberapa hari yang lalu. Kami menyebarkan deklarasi ini di mana warisan dokumenter dibahas sebagai sumber penting untuk menawarkan
perspektif historis tentang bagaimana pemerintah, warga negara mereka, dan komunitas internasional telah menghadapi pandemi di masa lalu, dan, oleh karena itu, pentingnya
menyimpan arsip mengenai pandemi ini untuk penelitian di masa depan.


Baru-baru ini, ICA dan Konferensi Internasional Komisioner Informasi, didukung oleh ARMA International, CODATA, Koalisi Pelestarian Digital, Aliansi Data Penelitian,
Memori Dunia dan Sistem Data Dunia UNESCO, telah mengembangkan pernyataan “COVID-19: Tugas mendokumentasikan tidak berhenti dalam krisis, ini bahkan menjadi
lebih penting”, yang juga ingin kami bagikan. Dokumen ini membuat pendekatan terhadap pengelolaan arsip dan informasi membentuk perspektif masa kini. Seperti yang
dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang Kearsipan (UNESCO, 2011), “arsip menyimpan keputusan, tindakan, dan ingatan” serta “arsip adalah sumber informasi
yang dapat diandalkan yang menjamin keamanan dan transparansi tindakan administratif.”


Untuk semua alasan tersebut, kami menegaskan:
* Lembaga kearsipan bertanggung jawab atas pelestarian dan pemeliharaan arsip, layanan penting selama pandemi ini.
* Informasi harus dikelola dengan baik dan infrastruktur administrasi elektronik yang solid harus dibangun untuk menjamin manajemen yang baik dan hak-hak warga
negara.
* Akses ke informasi berkualitas adalah kunci untuk memerangi berita palsu di saat ketidakpastian seperti itu.
* Transparansi memfasilitasi kontrol tindakan pemerintah oleh masyarakat, termasuk tanggung jawabnya dalam melindungi kebebasan individu dan pelaksanaan hak-hak
sosial dalam konteks perang melawan virus.
* Demikian juga, bekerja menuju transparansi yang lebih besar berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap institusi.
Mungkin saat ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya, kami mengakui Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis sebagai barang publik serta sebagai elemen kunci untuk
pemenuhan SDG 2030 sehubungan dengan akses ke informasi.
Antonio González Quintana
Chair. Section on Archives and Human Rights. International Council on Archives
Mariana Nazar
Coordinator of the Working Group on Archives and Human Rights of the
Latin American Archives Association

Sumber : anri.go.id